<div style='background-color: none transparent;'></div>
Home » » Masih Tersangkutnya Sejarah Papua Dalam Negara Indonesia dan Berkembangnya Isu Merdeka

Masih Tersangkutnya Sejarah Papua Dalam Negara Indonesia dan Berkembangnya Isu Merdeka



Pada era demokrasi masih terlihat baik dengan baik isu papua dalam Negara indonesia; Tentu saja, disini juga kami masih banyak menemukannya banyak ganjalan isu politik secara tajam mulai memeriahkan dari rakyat papua mulai angkat sejarah sebagai alat peraga penting yang mampu mendominasikan untuk berani dalam meneriakkan merdeka dan merdeka selama setengah abad silam dalam Negara indonesia. Maka tanpa khawatir dan mampu membawa mereka kearah yang baik untuk mencapai tujuan seantero rakyat papua dalam Negara Indonesia ini.
Efiden sejarah ini maka rakyat papua untuk bertindak tetapi bagi pemerintah dan Negara ini mengklaim dengan tegas bahwa papua ini adalah bagian integral dari pada NKRI yang tak penting untuk medongkrak dan tidak boleh terpisah dari pada Negara ini; Dengan demikian, dibawah ini penulis akan memberikan beberapa tips dan alur yang demi mereduksi untuk tak ada lagi permasalahan yang mulai Nampak agar rakyat papua yang hingga kini masih belum disembuhkan dengan pemahaman yang benar tentang sejarah papua dalam NKRI kepada rakyat disini pula.
Jika kita melihat kebelakang lagi mengenai maka euphoria rakyat papua yang menginginkan terpisah dari pada indonesia sangat lumayan jumlahnya; maka penulis akan mencurahkan dengan berbagai sumber yang mendapat disini untuk meredahkan isu politik sejarah diatas. Ini segera akan punya inisiatif dari pemerintah akan jelas bahwa prediksi akan menyebar dan akan terdengar lebih sedap rasanya dari pada diluar kandang kita ini. Hal sedemikian berlanjut lama disebabkan oleh banyaknya tidak memahami antara pemerintah dan rakyat papua kurung waktu setengah abad diatas itu.
 Papua Tak Terlepas dari Pada Kepentingan Internasioanl
Pandangan sangat tajam yang tak kita luputkan bersama yakni, banyak kepentingan diperut papua dikandungi banyak maka agak kerumitan mendongkrak dan mendesak indonesia dari luar terutama dari amerika serikat dan Negara adidaya lain kepada indonesia agar segera dituntaskan;Benar bahwa ketika diselenggarakan new York agreement juga agak keberatan kalau indonesia dan AS biarkan belanda  masih berada ditanah papua; Yang jelas transaksi antara AS dan indonesia kepentingan kedua Negara diatas tanah papua yang banyak melipahi dengan kekayaan alam.
Meskipu ketika berlangsungnya New York Agreement itu juga belanda tidak ingin hadir karena bangsa papua juga suatu bangsa yang memang terpisah benar dengan indonesia; Namun atas desakan AS dan indonesia maka belanda hadir namun dengan syarat bahwa harus dilaksanakan praktek internasional untuk menanyakan langsung kepada rakyat papua satu persatu kepada mereka sendiri bahwa yang dikenal dengan “One Man One Vote” atau yang mana disepakati dan tahun 1969 benar jadi laksanakan pepera namun pendangan utusan khusus PBB yang waktu itu dipilih sebagai saksi bahwa apak indonesia benar-benar akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kami atau tidak yakni ortis zans saat itu ditanah papua.
Tetapi apa yang dilaksanakan oleh indonesia dan  di hadapan utusan khusus PBB ini mengalami kecewa maka kini kita menemukan buku yang dibuat utusan khusus PBB yakni kita boleh temukan bukunya yang berjudul “Act of Free Choice” dimana-mana di indonesia hingga dipelosok internasional. Dan sangat menyedihkan apa bila orang tua menceritakan kejadian ini orang tua penulis saat itu masih anak-anak kecil  tetapi suatu kenyataan maka masih terekam dalam memori hingga pada saat ini.
“There also a widespread understanding that growth of trade and investment is imposible without a substantial commitment among state to openness, policy coordination, and cooperation in setting the rules and institutions needed to manage the system”.
“Bahwa disini juga terkembang luas memahami dengan pertumbuhan perdagan dan investasi adalah kemungkinan tanpa subtansi komitmen diantara Negara-negara untuk membuka kebijakan koordinasi, dan pengaturan aturan kerja sama dan institusi yang dibutuhkan untuk sisitem pengaturan”.
Ternyata benar bahwa mereka indonesia dan AS mengagalkan kemauan belanda untuk membentuk satu Negara bagi papua juga sebagai sebuah bangsa. Namun kepentingan AS dan indonesia untuk melancarkan investasi dan korporasi ditanah papua sebagai sangat strategis; semoga impian indonesia dan AS ditanah papua telah berhasil melalui PEPERA saat itu.      
Maka sebagai balas budi yang terjamin bagi rakyat juga tak tercermin disini menjadikan banyak rakyat punya keyakinan kuat, deal antara AS dan indonesia diatas tanah papua sebagai perpanjangan tangan dan menambah menjajah bagi rakyat papua disini. Sebagaimana pernah dikatakan juga oleh wakil pressiden pertaman indonesia yakni, ketika proklamasi kemerdekaan indonesia telah diproklamirkan hanya dari Maluku maka jika kita merebut bangsa papua lagi maka itu penjajahan baru kita diatas tanah papua maka dia pernah mengatakan biarkan mereka mengurus diri sendiri mereka dengan melihat beberapa factor latar belakang yakni budaya, letak geografis, menurut ras dsb.
Sampai hinggga kini nasib sebagai orang asli papua memang benar-benar disayangkan karena pada saat itu juga soekarno bersih keras mempertahankan, merebut tanah papua kedalam indonesia bukan hanya kepentingan manuisa yang kita aneksasi namun kita merebut karena tanah ini telah terkandung banyak kekayaan alam, maka segera merebut, aneksasi menjadi milik indonesia yang tak terpisahkan. Diimbangi dengan itu pula, pertentangan serta perlawanan rakyat papua juga sangat memberikan suatu makana dan mengkategorikan jumlahnya signifikan. Semoga kita tidak heran bahwa ada cerita-cerita kuno  oleh orang tua yang hingga kini masih domonan memberikan intuisi untuk generasi ini tak tinggal diam tetapi harus berdidri dan lawan sebagai anak bangsa yang berbedah dengan bangsa lain yang dianeksasi.
Untuk menjaga banyak kepentingan internasional punya korporasi sehingga  untuk mengacu pada suatu resolusi agak kongkaling-kong bagaimana mungkin mendengar jeritan anak daerah ditanah papua disini. Meskipun rakyat papua disni memandang kepentingan internasional dipapua banyak maka otomatis kekayaan alam disini terkuras, rakyat asli akan termarjinalkan dan menjadi miskin. Teknik gaya pandang ini dikesampingkan maka semua tak beroperasi secara efisien dan efektif. Mulai dari kesehatan masyarakat memburuk, pendidikan belum menjamin secara merata, ekonomi masih dikatakan belum seimang dengan daerah lain dalam negeri ini.
“The nature and scope of a country’s participatin in the world economy is greatly affected by political decision made within it’s border. The political this decision making is also influenced by the fact that different groups are affected in different ways by involvement in the world economy: some groups win while others can be disanvantaged, which sets up a political struggle over what to do. Taxes, interest rates, decision about tariffs, and economic negotiation with other nation but a few of the choice involved in this process. The out come is tipically a result of both the power relationships and resource of the groups involved and the degree to which governmental leader can act independently of those interests”.
Kekayaan alam dan tujuan dari Negara yang berpartisipasi dalam dunia ekonomi adalah sangat efektif dari pada pembuatan keputusan politik dengan batasan tertentu. Pembuatan keputusan poltik ini juga mempengaruhi fakta yang berbedah antara kelompok yang mengakibatkan perbedaan jalan keterlibatan dalam dunia ekonomi: beberapa kelompok menang ketika kelompok yang lain tidak menguntungkan, yang terbit atas perlawanan politik atas apa yang dilakukan. Pajak, tingkat kepentingan, keputusan tentang tarif, dan negosiasi ekonomi dengan bangsa lain tetapi sedikit pilihan yang meliputi dalam proses ini. Penaggulangan tipikal sebuah hasil dari kekuasaan hubungan dan kekayaan alam dari kelompok termasuk dan tingkatan yang pemimpin pemerintah boleh bertindak secara bebas dalam kepentingan tersebut.   
Sesuia dengan alur berpikir diatas ini maka penulis mempertaruhkan disini juga bahwa bagaimana pun situasi kepentingan kita Negara ini secara lebih luas telah dipermainkan ketika persetujuan PT. FI berlangsung hingga kini. Namun kita juga belum mampu memahami sampai kesana, seketika kita merenung secara lebih mendalam maka bukan saja papua ini ditindas oleh berbagai Negara internasional, namun kita sebagai Negara yang merdeka juga masih ada penjajahan yang berlangsung baik melalui kelompok, Negara tetapi sampai kini belum memahami sampai kesana. Ini bukanlah                         
Ini bukanlah dengan problematika dengan penulis tetapi kini penulis mulai terdorong bagaimana mengangkat rakyat papua yang mulai ditindas oleh kepentingan internasinal diatas buminya sendiri. Maka andaikata bahwa papua ini tertindas dibawah ketika Negara-negara ini merampas kekayaan alam si kecil ini punya bagian yang telah TUHAN curahkan untuk si kecil itu. Teriakan dibawah tindisan dari Negara besar kepada tanah dan rakyat papua ini telah tertidis dan berteriak minta tolong selama setengah abad yang silam. Semua ini boleh terjadi terus karena memang orang-orang besar yang menginjak hanya merampas kepentingan banyak orang besar diatas si kecil.
Sikap Bisnis Dibumi Cenderasih Oleh Negara-negara
Apa yang terjadi ditanah papua sehingga penulis mengambil tema ini secara terbuka? Kapan akan berakhir bisnis Negara-negara diatas tanah papua? Bagaimana proses yang dilaksanakan oleh Negara-negarag  diatas tanah papua? apa solusinya dari akibat yang terjadi atas tanah papua?
Akibat yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi hamper sama tak jauh berbedah, semoga deal antara AS dan indonesia juga sama. Maka akibatnya, banyak rakyat papua merasa ketidak betah apa bila semua akibat akan mendapat timpahnya  kepada mereka terus. Maka berikut ini isi sumbangan menurut para pebisnis, untuk mensponsori terjadinya bisnis ini termandek.
Tanpa memedulikan dari Negara-negara yang telah menanamkan investasinya ditanah papua tidak pernah sesungghnya mengakibatkan daerah sekitar misalnya, perushaaan PT. FREEPORT INDONESIA dimimika, perusahaan minyak sorong, perusahaan TRIKPEKS dibiak serta perusahaan kecil lainnya. Maka bau sedaapnya dari hasil dari kekayaan orang asli papua dibawah keluar terus dan tidak sedikitpun yang merasakan dan menikmatinya. Maka kelakuan bisnis Negara-negara diatas tanah papua sangat rakus, sangat memarjinalkan, sangat meminggirkan dsb. Dengan demikian, apa yang terjadi selama setengah abad papua papua dalam NKRI sanagat disayangkan. Resikonya, tak ada pemerintah pun yang memedulikannya bahwa situasi papua adalah salah satu bagian yang sakit semoga kita punya perhatian dan upaya untuk menyembuhkan.
Selama ini juga penjajahan Negara-negara melalui bisnis menjadi problematika fundamental yang harus diluruskan agar rakyat asli juga menikmati hasil kekayaan alam mereka sendiri sebagai orang asli papua yang menjunjujng bahwa selama ini mereka seyogyanya hidup dan diapit oleh banyak kekayaan alam yang berlimpah. Namun Negara yang selama ini rakyat papua mendiami anggap bahwa telah kami upayakan dan kamu menikamti banyak program yang kami curahkan secara khusus kepada rakyat papua disini. Namun kenyataan yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan Negara, buktinya juga bahwa rakyat papua mulai bangkit dari latar belakang sejarah, letak geografis yang secara berjauhan, ras yang sangat berbedah.
As noted already, strategy is first of all a part of a “chain”. It does not exist by itself, but fellows from  higher-level planning (deep and basic), and leads to action (execution and evaluation), then looping back to start all over again in eternal cycle of thinking and doing.
Mari sekarang kita menengok dengan kata-kata diatas ini bahwa sesuai dengan bisnis indonesia pertama kali dengan AS dan Negara lain dalam membuka bisnis diatas tanah papua demi kepentingan indonesia. Maka indonesia anggap papua masih belum berkembang, terbelakang sehingga soekarno melancarkan persiapan, starategi pertama dari semua bagian demi membongkar rantai, yang mana pada saat itu indonesia anggap sebagai papua itu masih dirantai oleh belanda dengan tujuan ini tidak keluar sendiri, tetapi diikutkan dari rencana level tinggi perdalam dan dasar dan untuk bertindak. Dengan pintarnya misi indonesia kedepan, dengan skenarionya indonesia, dengan starategi tujuan dengan taktiknya hubungan kerja sama yang sangat licik indonesia dalam merebut seluruh tanah papua ini jadikan tempat dimana jadikan tanah bisnis dunia demi kepentingan indonesia belaka.
Pada abad akhir-akhir ini juga volume rakyat papua yang melawan Negara-negara punya bisnis yang lancar diatas tanah papua namun tak ada respons yang menyembuhkan luka mendalam yang sedang diderita oleh rakyat papua selama ini. Maka Negara-negara yang punya bisnis diatas tanah papua ini masih memegang tangan kanannya indonesia bukan mereka ini anggap bahwa benar kami nikmati ini adalah benar-benar hasil kulit hitam diatas tanah papua. maka bagi rakyat papua juga tak yakin bahwa Negara-negara yang punya investasi atau bisnis ini tak akan mampu menyelesaikan barah besar yang hingga kini masih belum dipadamkan oleh siapapun itu.        
     
Klaim Tidore dan Ternate
Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore.
Sukarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan "Indonesia Bagian Timur", maka Papua merupakan bagian dari padanya. Di samping itu, Sukarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore.
Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Sukarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak usah dihiraukan di dalam hal Papua. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.
Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir New Guinea (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore.
Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua Barat adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore.
Adanya raja-raja di Papua bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan 'Raja Ampat' berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja. Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua.
Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan loncatan penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg.
Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerin- tahan atas teritorial Papua Barat.
Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu didalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore. Dari rangkaian beberapa bahan yang disodorkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sukarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat.

Klaim Hindia Belanda
Pada tahun 1949 pemerintahan otonom (neo-zelfbestuursgezag) di Papua Barat dilengkapi dengan satu bentuk pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang residen.
Ketika ratu Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, wilayah negara Indonesia yang ditetapkan pada waktu itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil. Jadi, tidak termasuk Papua. Perlu dicatat pula, bahwa ketika kemerdekaan Indonesia diprok- lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebuah kelompok kecil politik pada jaman revolusi kemerdekaan RI, tidak ingin memasukkan Papua ke dalam daerah teritorial RI. Almarhum Mohammed Hatta, wakil presiden pertama RI, pada tahun 1948 ikut menyatakan bahwa Papua tidak boleh dimasukkan ke dalam wilayah RI.
Saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua hanya 64 tahun (1898 - 1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua ke dalam PBB.
                                                                     
                                          Penulis adalah Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI). 
            Reference:
                         Irene Chow, Neil Holbert, Lane Kelley, Julie Yu.  Business Strategi an asia-Pasifik Focus; First published in 1997 by prentice Hall. ISBN: 0 – 13 – 525858-8.
                       Thomas D. Lairson Rollins College, International Poltitic Ekonomy, The Struggle for Power and Wealth. 1993, ISBN, 0-03-054589-7.  
                          Yobee Piet, Wahid Hasyim Desember  2012. Masih Tersangkutnya Sejarah Papua dalam Negara Indonesia dan berkembangnya Isu Merdeka. 


Share this article :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © 2011. FORKOMPAS SEMARANG . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger