<div style='background-color: none transparent;'></div>
Home » » ORANG ASLI PAPUA/OPM BUKAN SEPARATIS

ORANG ASLI PAPUA/OPM BUKAN SEPARATIS

Foto Pribadi Suara Kriting
Suara Kriting - Memang dari pandangan TNI/Porli dan selapisan warga Indonesia menganggap OAP/OPM itu separatis Negara Indonesia hayalannya tak di sadari.Orang asli Papua itu Bukan Separatis mereka benar-benar menyuarakan untuk melepaskan diri dari Negara Indonesia ini, Oleh karena itu,Negara Indonesia dan Amerika Serikat mengaku kedaulan West Papua sebagai Negara.

Bukan hal baru lagi Papua minta untuk Merdeka, Sejak Tahun 1961 itu sudah di akui sebagai Negara West Papua tetapi Negara Indonesia menggalang untuk Papua tetap dalam bingkai NKRI dan sejak dibentuknya OPM 1965 di Manokwari, OPM terus meminta internasional dukung untuk Papua merdeka.

Dugaan kuat asing ikut bermain dalam kasus ini. Wajar, soalnya Papua adalah ladang bahan tambang mulai dari emas hingga uranium. Depositnya masih sangat banyak. 

Setiap aksi punya pola yang sama. Langsung ataupun tidak. Menurutnya Suara Kriting, persoalan yang dihadapi Papua saat ini merupakan persoalan HAM, Maka dari itu Negara Indonesia atau TNI/Porli harus bertanggunjawab atas ketidakbenaran di atas tanah Papua .ujarnya. 

Persoalan Papua bukan persoalan yang keecil bisa ada sejumlah kepentingan yang terkait, baik itu bisnis, politis, maupun unsur-unsur yang lain untuk mengecewakan, menindas rakyat akan kesejahteraan di tanah Papua. “Inilah yang harus diwaspadai. 

Apa yang terjadi Papua menandakan kurang tegas dan tidak seriusnya pemerintah mengambil tindakan terhadap separatis TNI/Porli. Sangat berbeda ketika pemerintah melakukan perang melawan terorisme kata Suara Kriting (SK) seolah-olah hilang dari permukaan. 

Tak heran mempertanyakan penanganan kasus Papua ini. Mengapa pemerintah tidak menyebut mereka sebagai teroris, padahal jelas TNI/Porli terus melakukan teror kepada masyarakat sipil. 

Sikap pemerintah dikarenakan operasi militer atau pendekatan keamanan dianggap terlalu biasa saja. Pemerintah sendiri takut karena di bayar oleh negara indonesia, pelanggaran-pelanggaran HAM pun tidak di tegas pemerintah setempat.Pemerintah terus didorong upaya dialog. 

Dari berbagai ancaman yang terjadi, tidak ada sikap baik dari pemerintah setempat terhadap penindasan warga Papua. Soalnya, ancaman itu adalah permainan orang-orang atau kelompok elite tertentu. Siapapun yang menang rakyat Papua kembali menjadi korban. (sk)
Share this article :

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © 2011. FORKOMPAS SEMARANG . All Rights Reserved
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Modify by Creating Website. Inpire by Darkmatter Rockettheme Proudly powered by Blogger